Demokrasi antara Konsep dan Realita #2;Habis

Demokrasi yang memiliki asas pemerintahan “goverment of the people, goverment by the people, goverment for the people” ini ternyata pada prakteknya memiliki beragam clash antara konsep dan realita pelaksanaannya. Salah satunya di negara Indonesia. Perjalanan Sistem Demokrasi di negeri ini memang cukup menarik untuk dibahas. Beragam kejadian mencampuri perjalanannya. Bahkan pembentukan sistem demokrasi diawal-awal masa kemerdekaan cukup mendapatkan berbagai penentangan. Ternyata pertentangan itu tak berhenti begitu saja.  Ternyata dari masa ke masa mengalami beragam perdebatan yang cukup sengit. Bahkan perubahan-perubahan terjadi dalam bentuk kenegaraan. Bisa dibilang negara Indonesia merupakan negara yang cukup dinamis. Tidak saklek persis seperti dulu para founding father merumuskan. Sebuah clue menarik disini, bahwa kedepan ke-dinamis-an tersebut bukan berarti tak mungkin terjadi kembali. Maka, tentu kita harus mempersiapkan hal tersebut. Agar negara Indonesia ini tidak terus menerus dikoyak oleh beragam rong rong-an asing maupun aseng. Hingga pepatah “gemah ripah loh jinawi” itu benar benar terwujud. 

Setidaknya perjalanan demokrasi di Indonesia memang tak bisa dipungkiri diawali pada masa masa masa sebelum kemerdekaan. Memang secara de facto dan de jure belum sepenuhnya diberlakukan. Pada masa penjajahan Jepang saat itu, memang bersamaan dengan gonjang ganjing Dunia. Perang Dunia Ke-2 cukup memberikan warna bagi pembentukan negara Indonesia. Ibarat sebuah pertarungan, Perang Dunia ke-2 merupakan sebuah pertarungan antara bangsa penganut demokrasi vs negara kerjaan. Penganut demokrasi yang diwakili oleh tentara sekutu (USA, Inggris, Belanda) dan negara kerjaan yang diwakili oleh tentara jepang. Saat itu memang Indonesia dalam cengkraman Jepang.

Tahun 1924 M, Kemal Pasha At-taturk La’natullah Allaih yang berhasil menghilangkan kepemimpinan umat islam, ke-khilafah-an turki utsmani yang berubah menjadi  Republik Sekuler Turki. Pada saat itu, Tenno Heika Hirohito dari kekaisaran Shinto jepang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim dan menyatakan dirinya sebagai Khalifah penggati Khalifah terakhir di Turki. Tentu sasaran propangganda ini adalah Ulama dan Santri di Indonesia. Salah satunya untuk mendukung pelaksanaan Nipoon Islamic Grass Root Policy. Sebuah kebijakan Islam Nippon terhadap ulama dan santri di desa-desa, bersama Dai Nippon memenangkan perang Asia Timur Raja melawan sekutu (Manshur A., 2012).  Sebuah usaha jepang untuk memberikan corak Negara Indonesia kedepannya. Paling tidak mengikuti apa yang jepang lakukan. Namun ternyata hal keinginan tersebut lenyap seiring hancur leburnya Jepang yang ditandai dengan jatuhnya dua pasang bom atom yang bisa dibilang meluluh lantakkan negara jepang saat itu.

Pada saat yang sama, setelah jepang merasa tak akan memenangkan Perang Dunia ke-2. Kemudian Jepang buru-buru memberikan janji kepada nusantara untuk dapat ‘merdeka’. Namun tanpa sebuah kepastian kapan dan bahkan tanpa sebuah kejelasan kemerdekaan Indonesia. Tentu ini sebuah cara licik untuk menarik simpati saja. Akhirnya, dibentuklah sebuah forum untuk mempersiapkan hal tersebut. Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai – Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Yang dikemudian hari berubah menjdai Dokuritsu Zyunbi Iinkai – Panitia Persiapan Kemerdekaan.  

Akhirnya dilakukanlah forum tersebut. Memang didalam forum tersebut bisa dibilang berisikan pemikiran dari beragam warna dan corak. Dari mulai kalangan kedjawen, ulama, nasionalis netral agama, kristen, dan katolik. Dari forum inilah muncul sebuah pertentangan keras, bagaimana bentuk negara Indonesia ini. Para Ulama menghendaki pembentukan Negara Islam, yang dimotori oleh Ki Bagus Hadikusumo yang notabene nya berasal dari kalangan Muhamadiyyah  dan  K.H. Achmad Sanoesi. Akhirnya, karena memang sedari awal, Jepang melakukan depolitisasi Islam akhirnya, ide tersebut hilang begitu saja. Dan akhirnya yang muncul kepermukaan adalah konsep negara Demokrasi. Terlebih saat itu kalangan nasionalis seperti Moh. Hatta dan Moh Yamin tidak mendukung adanya negara Islam, bahkan Moh Hatta menyatakan hanya menginginkan “Negara Persatuan nasional yang memisahkan urusan agama dan urusan islam, dengan kata lain bukan negara islam”. Terlebih lagi, Moh Hatta berpendidikan Barat dengan konsep Demokrasi-nya. Proses cuci otak sukses dilakukan Kafir Barat!.

Penetapan paham demokrasi sebagai sistem yang diterapkan di Indonesia kiranya tak dapat dilepaskan dari sebagian pantia yang tergabung dalam forum perumus kemerdekaan yang berlatar belakang pendidikan Barat, yang akhirnya mereka akrab dengan ajaran demokrasi yang sedang berkembang di Amerikan dan Eropa. Terlebih Amerika dan Eropa merupakan sala dua kampiun Perang Dunia Ke-2.  Perjalanan sistem demokrasi terus berlanjut. Setelah Indonesia merdeka secara fisik. 

Indonesia mengalami berbagai perbuahan bentuk. Setidaknya sejarah ini terbagi menjadi empat periode. Secara singkat antara lain :

1.    Periode Demokrasi Masa Revolusi ( 1945-1950)

Pada masa ini setidaknya memang Negara Indonesia masih melakukan tarik ulur serta ‘perang’ dengan tentara NICA. Belanda yang menjadi salah satu kampiun Perang Dunia ke-2 tentu tak akan membiarkan negara Indonesia lepas. Secara umum memang bentuk dan wilayah Negara Indonesia saat itu belum seperti saat ini. Beberapa kali Ibu Kota dipindahkan ke kota lain secara darurat. Namun disinilah sebuah sejarah dimana akhirnya Negara Amerika mulai ambil bagian. Memberikan wilayah papua kepada indonesia, bahkan mereka memfasilitasi perundingan ‘damai’ antara Indonesia dan Belanda di atas kapal induk mereka. Sebuah tanda tanya, mengapa dahulu mereka banyak membantu. Kemudian kelak saat ini kita tahu apa jawabannya.

2.    Periode Demokrasi Terpimpin / Orde lama (1950 – 1965)

Periode ini secara garis besar terbagi menjadi dua. Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. Pada Demokrasi Liberal memiliki beberapa corak berbeda yaitu, adanya perdana menteri yang bertanggungjawab dalam kebijakan pemerintah. Sehingga secara de facto yang memiliki peran mengatur kebijakan pemerintahaan dipegang oleh Perdana Menteri. Namun akhirnya periode ini digantikan oleh Demokrasi terpimpin. Melalui Demokrasi Terpimpin inilah Soekarno mulai memasukan paham-paham sosialis nya dimulai dengan mulai mengekor ke blok timur dalam politik luar negeri. Di periode ini pula terjadi sebuah kejadian pembunuhan besar-besara-an, yaitu peristiwa pemberontakan G 30S PKI yang banyak memakan korban, bahkan beberapa Jendaral pun terbunuh. 

3.    Periode Demokrasi Pancasila / Orde baru (1965-1998)

Periode ini dimulai pasca pembentakan G 30S PKI. Akhirnya berkibarlah nama Mayjen Soeharto setelah ‘berhasil’ menyelesaikan pemberontakan G 30S PKI. Di orde baru ini lah, Presiden Soeharto menjabat penuh selama kurang lebih 30 tahun lamanya. Perjalanan orde baru pun berakhir setelah terbuka borok-nya dimana KKN merajalela, politik Islam dibungkam, sarat dengan gaya represif, disana pula muncul sebuah regu khusus yang dinamakan ‘Petrus’ yang siap mengeksekusi orang-orang yang tidak sepaham dengan pemerintah dan cenderung melawan pemerintah. Akhirnya gelombang unjuk rasa pun tak terbendung. Mahasiswa sebagai martir perjuangan pun akhirnya banyak tergerak menuntut mundurnya Presiden Soeharto serta kroninya. Bahkan saat itu negara bisa dibilang dalam keaadan terburuk pasca kemerdekaan, baik dalam bidang sosial, budaya, terutama dalam bidang ekonomi. Akhirnya berakhirlah masa itu. Ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto.

4.    Periode Pasca Orde baru / Reformasi (1998-sekarang)

Masa Reformasi ditandai dengan mundurnya presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan. Pada masa reformasi inilah akhirnya mulai diberlakukannya pemilihan umum Mulai presiden hingga ditingkat wali kota dengan adanya pembatasan masa jabat. Keadaanya memang tidak se-represif jaman orba. Namun, bibit bibit ketidak sukaan terhadap agam islam, serat sikap sentimental mereka terhadap ajaran islam ternyata tidak banyak berubah. Kejahatan KKN di masa orde baru ternyata masih saja tidak berubah. Bahkan bila dulu, KKN dilakukan dikolong meja, saat ini KKN sudah berani menampakkan diri, bahkan diatas meja! Tingkat perekonomian yang tak kunjung membaik. Dapat dilihat dari nilai rasio gini di Indonesia yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ekonomi yang semakin liberal dengan diterapkannya sistem ekonomi neoliberal. Privatisasi diberagam sektor memberikan gambaran jelas, bagaimana penerapan dari sistem ekonomi neoliberal ini berlangsung. Serta semakin liberalnya pemahaman terhadap kehidupan. Sex bebas, narkoba, minuman keras yang semakin laku dan laris dewasa ini.

Setidaknya itulah sebuah perjalanan panjang nan melelahkan dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Ternyata, penerapan sistem demokrasi ini mengalami beragam perubahan. Dari mulai demokrasi berpaham sosialis pada orde lama, atau kapitalisme di orde baru hingga jaman reformasi ini. Tak ada perubahan mendasar dan hakiki dari setiap pergantian periode atau bahkan pribadi pemimpin. Sungguh ini merupakan sebuah realita penerapan hukum yang tidak bersumber dari Sang Maha Pengatur (Al-Mudabbir) yaitu Allah SWT yang termaktub dalam Al-Qur’an dan As Sunnah. Ini juga merupakan sebuah jawaban dari tantangan Allah SWT.

Allah SWT berfirman :

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?"(TQS al-Maaidah [5]: 50).

Maka, sudah saatnya kita bersegera meninggalkan sistem demokrasi ini. Sistem yang tidak bersumber dari Allah SWT. Lantas segera kembali kepada sistem Islam, yaitu dengan menerapkan syariat Islam secara menyeluruh, dimana Penerapan syariah islam secara menyeluruh ini hanya dapat dilakukan oleh Khilafah Rasyidah ala Minhajinubuwah.

Wallahu’alam Bishowab


Purwokerto, 10 Januari 2017



M. Imaduddin Siddiq 



Sumber :
Dari berbagai sumber

You Might Also Like

0 comments