DEVELOPMENTALISM : PEMBANGUNAN ALA KAPITALISME #17


Pembangunan sebuah negara merupakan suatu keniscayaan. Tak terkecuali, bagi Dunia Ketiga, sebagai negara post kolonialis, termasuk didalamnya adalah Negara Indonesia. Untuk menjadi negara yang mandiri tentu pembangunan penting bagi negara dunia ketiga. Disis lain, Dunia Ketiga pada tingkat pertumbuhan ekonomi jelas tertinggal jauh dengan Dunia Pertama. Fenomena ini secara tidak langsung menimbulkan dampak kuat pada sisi politiknya. Pemerintah Dunia Ketiga serta merta melegitimasi pelaksanaan pembangunan sebagai salah satu sarana akurat untuk memperkuat posisi status quo-nya. Namun, konsepsi pembangunan tampaknya diterima begitu saja oleh Dunia Ketiga tanpa kritik dan koreksi yang serius dan mendalam.

Developmentalisme merupakan konsep pembangunan negara yang dipahami Dunia Ketiga sebagai alternatif yang wajib diterapkan. Pembangunan yang dimaksudkan dipahami sebagai sarana untuk memperkuat negara. Pembangunan dinilai melalui pertumbuhan ekonomi suatu bangsa yang dilihat dari proses industrialisasi. Pada akhirnya developmentalisme menjadi sebuah kemistri ideologis antara kepentingan negara industri maju dan kepentingan elite politik negara dunia ketiga. Menilik sejarhanya, developmentalisme pada awalnya adalah salah satu teori pembangunan, yang berkembang menjadi ideologi. Menurut Tony Smith, dalam jurnal nya, “Requiem or New Agenda for Third World Studies?” tahun 1985, setelah teori pembangunan internasional diketahui keberhasilan dan kegagalannya. Ideologi ini timbul dan berkembang menurut versi negara industri maju dan Dunia Ketiga. Disisi lain, Indonesia sebagai salah satu Dunia Ketiga secara secara faktual menggunakan cara pandang developmentalism sebagai konsep pembangunan negara.

Penerapan konsep pembangunan developmentalisme kiranya patut tuk dicermati. Memang benar, pembangunan bagi Dunia Ketiga adalah hal yang mendasar, namun bukan berarti pembangunan hanya menjadi legitimasi elit politik untuk mengisi status quo yang ada. Meminjam perkataan Mueller “Bahwa pembangunan adalah seperangkat praktik yang dikendalikan oleh pranata-pranata Dunia Pertama. Hubungan antara Dunia Pertama dan Ketiga memang sengaja diciptakan”. Menurut Escobar, “Akhirnya konsturksi diskursus tertentu memproduksi rezim kebenaran dan terkategorisasi sebagai Negara-negara berkembang”.

Konstruksi ini akhirnya berjalan dengan baik. Meminjam perkataan Ania Loomba, dalam bukunya, Kolonialisme/Postkolonialisme, “Dunia Ketiga dikonstruksikan sebagai negara miskin dan terbelakang, sementara Dunia Pertama dilabel sebagai negara industri maju” Perbedaan secara ekonomi inilah yang kemudian mewujud dalam hubungan tersebut, dimana teknologi dan informasi dari Dunia Pertama dapat ditransfer ke Dunia Ketiga. Dari fenomena tersebut Mueller dan Ania akhirnya mereproduksi hubungan yang imperialistik.

Hubungan yang bersifat imperialistik dan eksploitatif pada gilirannya banyak melahirkan persoalan baru di Dunia Ketiga. Terutama setelah negara-negara industri besar melakukan investasi pada kebijakan pembangunan ekonomi Dunia Ketiga. Mereka menegaskan bahwa kapitalisme Dunia Ketiga yang terutama muncul akibat dikte negara-negara industri besar dan bisnis internasional tersebut menumbuhkan kepentingan regional dan sektoral. Salah satu yang diyakini oleh mereka bahwa model pembangunan percaya bahwa efek tetesan ke bawah (trickle down effect), yakni, bila terjadi akumulasi kapital di kalangan kelas atas atau pusat, orang-orang di bawah akan “kecipratan” kekayaan ini, misalnya dalam bentuk lapangan kerja yang diciptakan. Beragam konsumsi orang kaya juga akan memberikan penghasilan bagi orang-orang di lapisan bawah. Namun sejarah berkata lain. “Trickle down effect” tidak mampu meningkatkan kesejahteraan kaum miskin.

Noam Chomsky dalam bukunya, “How the World Works” menuliskan bagaimana AS telah menjadikan Negara Dunia Ketiga, sebagai  negara yang akan “memenuhi fungsi utama mereka sebagai sumber bahan mentah dan pasar” bagi masyarakat industri kapitalis, sebagaimana mandat dalam memo Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1949. Negara Dunia Ketiga berfungsi untuk “diekspolitasi” (menggunakan istilah kennan) demi rekonstruksi Eropa dan Jepang (dokumen merujuk pada Asia Tenggara dan Afrika, tetapi poin-poinnya bersifat umum).

Begitupun dengan Joseph E. Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi pada tahun 2011, dalam tulisannya di Vanity Fair 5 menyatakan bahwa di AS, hanya 1 persen elite yang menguasai tak kurang dari 40 persen kekayaan negeri AS. Di tengah gaya hidup yang gila-gila an segelintir orang superkaya dekaden negeri ini, makin banyak orang menjadi miskin dan makin banyak warga AS yang tuna wisma. Kejadian itu tak jauh berbeda dengan negeri kita, Indonesia. Kondisi ketimpangan perekonomian dapat dilihat dari rasio gini, BPS menyampaikan per April 2016 lalu rasio gini berada pada posisi 0,40 memang turun 0,01 poin dari tahun sebelumnya (2015), namun yang jadi permasalahan tahun 2016 pemerintah Indonesia mendefinisikan garis kemiskinan dengan perdapatan per bulannya (per kapita) sebanyak Rp. 354,386 (atau sekitar USD $25) yang dengan demikian berarti standar hidup yang sangat rendah, juga buat pengertian orang Indonesia sendiri. Dengan demikian efek tetesan ke bawah tidak terjadi. Sebaliknya, yang terjadi justru penyedotan ke atas (trickle-up effect) atau malahan akan terjadi penyedotan produksi (production squeeze).  

Persoalan yang menimpa negara Dunia Ketiga yang diakibatkan oleh pembangunan semakin memperkuatkan pandangan bahwa pembangunan bukan lagi merupakan upaya untuk menuntaskan masalah. Namun akhirnya hanya demi mengejar pertumbuhan ekonomi semata, sehingga konsep pembangunan developmentalisme itu sendiri ialah biang keladi dan sumber dari masalah itu. Pembangunan developmentalisme akhirnya menciptakan masalah struktural dan sebaliknya proses ekonomi, politik dan kultural di Dunia Ketiga juga membentuk konsep pembangunan. Realitas tersebut merupakan dampak langsung dari hegemoni lembaga internasional, negara kapitalis (Dunia Pertama) sekaligus globalisasi ekonomi yang tak terpisahkan dalam diskursus kapitalisme global serta diperparah dengan terjebaknya Dunia Ketiga pada konseptualisasi pembangunan sebagai narasi tunggal kapitalisme. Konsep ini tidak lain adalah salah satu ajaran dari sistem ekonomi kapitalisme yang berakar pada Ideologi Kapitalisme itu sendiri.

Pembangunan sebuah negara menurut Arief Budiman dalam bukunya, Teori Pembangunan Dunia Ketiga, “Pembangunan sejatinya meliputi dua unsur pokok yaitu masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi serta masalah manusia (SDM) yang menjadi pengambil inisiatif yang menjadi manusia pembangun”. Permasalahan Ideologi Kapitalisme dalam menilai unsur pembangunan, baik segi materi yang hanya mengejar keuntungan semata dengan mata rantai imperialistiknya. Disisi lain, dalam aspek pembangunan kualitas manusia (SDM) akhirnya dapat dilihat, Ideologi Kapitalisme yang sejatinya menerapkan prinsip sekulerisme ini hanya mengedepankan pembangunan kualitas manusia hanya sebatas, ‘sekrup-sekrup kapitalisme’, dan hal ini diperparah dengan melupakan aspek spiritualitas komprehensif yang secara jelas tidak sesuai dengan Ideologi Islam.

Developmentalisme, sebagai arah pembangunan ala kapitalisme tidak akan pernah mencapai pembangunan hakiki, namun hanya menjadi sebuah ilusi pembangunan dalam lingkaran setan imperialis. Maka, melihat realitas diatas, kiranya kita perlu tuk mempertimbangkan Ideologi Islam sebagai alternatif setelah kehancuran Ideologi Sosialisme yang telah dikubur oleh dirinya sendiri. Ideologi Islam merupakan alternatif sebagai konsepsi pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada materi namun juga manusia yang berakhlak, amanah, dan adil, serta akan kesadaran hubungan dengan Sang Khalik.

Purwokerto, 12 Mei 2017

==
*Aktivis GEMA Pembebasan Daerah Purwokerto  

You Might Also Like

0 comments